Rapat paripurna pembahasan pengesahan RUU Perampasan Aset digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (YouTube/@tvparlemen).
NusantaraToday.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut dihadiri langsung oleh 254 anggota dewan.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Saat membuka rapat, Puan menyampaikan bahwa daftar hadir telah ditandatangani oleh 361 anggota dari seluruh fraksi. Rinciannya, 254 anggota hadir secara fisik, sementara sisanya tercatat izin akibat sakit maupun berhalangan karena alasan lain.
”Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang, dan izin karena sakit maupun halangan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi,” ujar Puan.
Dengan tercapainya kuorum, Puan secara resmi membuka jalannya persidangan. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada hari Kamis (19/11/2026), dan kami nyatakan dibuka serta terbuka untuk umum,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa RUU Perampasan Aset dijadwalkan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam paripurna hari ini. Ia menilai regulasi tersebut merupakan jawaban atas penantian masyarakat selama 18 tahun, yang pembahasannya telah digodok secara intensif oleh Komisi III sejak September 2025.
Habiburokhman juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal penyusunan regulasi ini sejak awal. Menurutnya, Dasco telah menginstruksikan pimpinan Komisi III untuk mempercepat pembahasan sejak Agustus 2025, termasuk dengan tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meski DPR tengah memasuki masa reses.






