Bandarlampung, Nusantaratoday.id – Besarnya anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp227 miliar menjadi sorotan.
Ketua DPD LSM Gerakan Nurani Rakyat (Genura) Provinsi Lampung, Fadri Eka Saputra mengingatkan pejabat publik agar tidak alergi terhadap konfirmasi wartawan, terlebih menyangkut penggunaan uang rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Fadri menyusul mencuatnya dugaan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung saat dimintai penjelasan terkait anggaran tersebut, Jumat (20/11/2026).
“Kalau uang rakyat sudah sebesar itu, jangan alergi dikonfirmasi. Justru di situlah ujian seorang pejabat publik. Mau transparan atau mau sembunyi,” tegas Fadri.
Menurutnya, ada dua persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yakni besarnya sejumlah pos belanja dan sikap pejabat yang diduga menghindari konfirmasi media.
Fadri menyoroti anggaran makanan dan minuman rapat reses serta Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) sebesar Rp54,3 miliar, perjalanan dinas Rp72,8 miliar, serta honorarium Rp24,4 miliar.
Ia meminta seluruh pos belanja tersebut dibuka secara transparan, mulai dari dasar perhitungan, standar biaya, hingga realisasi penggunaannya sampai November 2026.
“Jangan sampai anggaran yang katanya untuk rakyat justru lebih banyak habis untuk rapat dan perjalanan dinas pejabat. Ini yang harus diaudit,” ujarnya.
Tak hanya soal anggaran, Fadri juga mengecam dugaan pemblokiran WhatsApp wartawan oleh Sekretaris DPRD Lampung. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik dan bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi.
“Wartawan itu bukan musuh. Mereka menjalankan tugas kontrol sosial. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus blokir? Sikap seperti itu justru memunculkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Genura mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung.
“Kami mendesak Kejati Lampung melakukan penyelidikan awal dan BPK melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan menunggu persoalan membesar. Pengawasan harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.
Fadri juga meminta pimpinan DPRD dan Gubernur Lampung mengevaluasi perencanaan serta penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.
Ia memastikan Genura akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung.
“Ini uang rakyat Lampung, bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiahnya harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya,” pungkas Fadri.






