PLN dan Komisi XII DPR RI Percepat Elektrifikasi Desa di Sumsel dan Jambi

Berry Pratama
3 min
IMG 20261120 WA0495
A-AA+A++

PALEMBANG, NUSANTARATODAY.ID – PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI memperkuat sinergi guna mempercepat pemerataan akses listrik serta meningkatkan keandalan pasokan energi hingga ke pelosok perdesaan di Sumatera Selatan dan Jambi. Komitmen ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11/2026).

​Pertemuan strategis ini membahas percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, hingga peningkatan kualitas jaringan distribusi. Langkah tersebut merupakan wujud dukungan nyata terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan dari desa dan pemerataan ekonomi.

​Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik harus segera direalisasikan. Untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, pemanfaatan energi terbarukan dinilai menjadi solusi yang tepat.

Baca Juga :  Undang Forkopimcam SU II, SPPG Tangga Takat Klarifikasi Isu Limbah dan Buktikan Pengolahan Sesuai SOP dan Bersertifikat

​”Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sugeng.

​Menyambut dorongan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026 mendatang. Forum ini bertujuan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana eksekusi di lapangan, sekaligus memastikan kesiapan perizinan sejak awal bagi desa yang diusulkan menerima PLTS komunal.

​Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Hendriansyah, mencatat masih terdapat 21 desa di wilayahnya yang membutuhkan akses listrik. Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan lokasi prioritas, sekaligus menekankan pentingnya kesesuaian standar teknis ketenagalistrikan pada pembangunan jaringan yang bersumber dari APBD.

​Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar, memastikan PLN siap menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Saat ini, PLN juga tengah mengerjakan pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Baca Juga :  Keluarga Jon Daus Laporkan Dugaan Penganiayaan dan Pengeroyokan ke Polda Sumsel

​”Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Diksi.

​Selain perluasan jaringan, PLN UID S2JB turut melakukan peremajaan infrastruktur distribusi melalui pemeriksaan kondisi tiang listrik dan penyiapan transformator berkapasitas sesuai untuk menjaga stabilitas tegangan. Khusus untuk rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan berjalan beriringan dengan pengurusan sertifikat lahan guna mempercepat realisasi pembangunan.

​Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi XII DPR RI serta Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Daniel Eliawardhana. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, pemerataan listrik diharapkan tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi motor penggerak produktivitas dan ekonomi masyarakat desa.

IMG-20260904-WA0396