UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ketua Komisi III DPR Ungkap Peran Dasco

Berry Pratama
2 min
IMG 20261119 WA0096
A-AA+A++

​Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pembahasan UU Perampasan Aset. Ia menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berperan mengawal prosesnya (YouTube/@TVPARLEMEN).

 

Nusantaratoday.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di balik proses pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

​Dalam laporannya pada rapat paripurna DPR, Habiburokhman menyebut Dasco telah mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut kepada pimpinan Komisi III sejak Agustus 2025. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Habiburokhman pada Kamis (19/11/2026).

​”Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini,” kata Habiburokhman.

Baca Juga :  Trik Nur Hidayat Desak KPK Buka Status Hukum Kadis PUPR Bengkulu

​Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, menjelaskan bahwa setelah mendapat arahan tersebut, Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan undang-undang. Proses ini kemudian berlanjut melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mematangkan materi regulasi.

​Melalui tahapan tersebut, RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati menjadi usul inisiatif DPR pada Selasa (6/10/2026).

​Selanjutnya, Panja mulai bekerja secara intensif hingga mencapai pengambilan keputusan tingkat pertama sehari menjelang pengesahan. Rangkaian kerja Panja tersebut dimulai sejak Jumat (5/11/2026).

​Habiburokhman menuturkan bahwa pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dipimpin langsung oleh Dasco.

​”Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

​Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, RUU Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri jajaran pimpinan lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Baca Juga :  Wabup Lampung Utara Apresiasi Gen-ZI, Dorong Semangat Generasi Muda

​Sebelum pengesahan diketok, Habiburokhman terlebih dahulu membacakan laporan perjalanan pembahasan RUU tersebut di hadapan anggota Dewan. Usai laporan disampaikan, Puan langsung meminta persetujuan forum rapat paripurna.

​”Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju, ya?” tanya Puan.

​”Setuju,” jawab para anggota Dewan yang hadir.

​Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut sejumlah perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej

IMG-20260904-WA0396