MALANG , NUSANTARATODAY.ID — Persoalan kepemilikan tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, kembali menjadi perhatian. Sengketa lahan seluas kurang lebih 1.200 meter persegi tersebut kini bergulir hingga Gedung DPRD Kabupaten Malang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I dan Komisi II, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, keluarga Kasim/Suyadi melalui kuasa hukumnya, Agus Subyantoro, S.H., meminta kejelasan status hukum tanah yang selama puluhan tahun digunakan sebagai kantor desa. Pihak keluarga menyatakan bahwa tanah tersebut sejak awal hanya dipinjamkan untuk kepentingan pemerintahan desa, bukan diserahkan ataupun dialihkan kepemilikannya menjadi aset desa.
Persoalan ini memiliki riwayat panjang. Berawal dari musyawarah pada 8 Januari 1972, ketika disepakati pembangunan kantor desa di atas sebagian tanah milik Kasim/Suyadi dengan luas kurang lebih 1.200 meter persegi. Lokasi tanah tersebut berada di Jalan Raya Sumberagung Nomor 512, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Kesepakatan itu kemudian diperkuat melalui perjanjian bersama pada 1990. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa tanah digunakan dengan status pinjam pakai. Apabila keluarga pemilik sudah tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa, tanah harus dikembalikan kepada pemilik atau keluarganya.
Namun, setelah puluhan tahun berlalu, status kepemilikan tanah tersebut justru memunculkan perbedaan pandangan antara keluarga Kasim/Suyadi dan Pemerintah Desa Sumberagung.
Pihak keluarga menilai tidak pernah ada proses pengalihan hak kepemilikan kepada pemerintah desa. Sementara itu, pemerintah desa berpandangan bahwa lahan yang digunakan sebagai kantor desa merupakan aset desa karena diperoleh melalui pembelian dari Samsiyah.
Polemik semakin berkembang setelah ditemukan perbedaan data luas tanah dalam sejumlah dokumen.
Dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 175/SWT/AJB/V/2001 tertanggal 3 Mei 2001, tercantum pembelian tanah oleh Samsiyah dengan luas sekitar 4.975 meter persegi.
Namun, melalui surat pernyataan bermaterai tertanggal 3 Oktober 2025, Samsiyah menerangkan bahwa tanah yang sebenarnya dibeli hanya sekitar 629 meter persegi. Sebagian tanah seluas kurang lebih 79 meter persegi juga disebut telah dijual kepada Nurhayati.
Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan keluarga Kasim/Suyadi. Pasalnya, terdapat selisih cukup signifikan antara luas tanah yang tercantum dalam AJB, keterangan pembelian Samsiyah, dan lahan yang saat ini digunakan sebagai kantor desa.
Kuasa hukum keluarga menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, serta dasar hukum penggunaannya sebagai fasilitas pemerintahan desa.
Dari sisi hukum, pihak keluarga mengacu pada Pasal 1740 KUHPerdata tentang pinjam pakai serta Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah.
Menurut argumentasi pihak keluarga, penggunaan tanah berdasarkan kesepakatan pinjam pakai tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, klaim tanah sebagai aset desa dinilai harus didukung bukti kepemilikan dan proses peralihan hak yang jelas.
Usai mengikuti RDPU, Agus Subyantoro, S.H., selaku kuasa hukum keluarga Kasim/Suyadi, menyampaikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan pihaknya maupun dokumen dari pemerintah desa saat ini tengah menjalani pengkajian mendalam dari aspek hukum.
Proses tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Seluruh alat bukti yang kami sampaikan, maupun yang diserahkan oleh pihak pemerintah desa, saat ini sedang dalam proses pengkajian mendalam dari sisi hukum. Proses ini melibatkan instansi terkait, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pihak BKAD,” ungkap Agus, Rabu (11/11/2026).
Selain pemeriksaan dokumen, pihaknya juga telah menerima rekomendasi untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dipersoalkan pada akhir November atau awal Desember mendatang.
Menurut Agus, peninjauan lapangan menjadi tahapan penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya, mulai dari batas-batas tanah, titik lokasi yang dipersoalkan, hingga keberadaan alat bukti di lapangan.
“Dari hasil koordinasi, direkomendasikan agar pada akhir November atau awal Desember mendatang kita melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Langkah ini penting untuk mencocokkan batas-batas wilayah, lokasi sengketa, serta mengecek keberadaan alat bukti di lokasi,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan dokumen tertulis, Agus juga menyebut pihaknya telah menghadirkan saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah penggunaan tanah tersebut.
Saksi tersebut merupakan mantan perangkat desa yang turut menandatangani surat pernyataan pinjam pakai pada 1972. Keterangan saksi telah diambil secara langsung dan menjadi bagian dari materi pembuktian yang disiapkan pihak keluarga.
Agus menilai kehadiran saksi sejarah tersebut menjadi salah satu unsur penting untuk mengungkap awal mula penggunaan tanah bagi kepentingan pemerintahan desa.
“Posisi pembuktian kita saat ini jauh lebih kuat. Kami telah menghadirkan saksi kunci, yaitu mantan perangkat desa yang turut menandatangani surat pernyataan pinjam pakai pada tahun 1972 silam, dan keterangannya sudah kami ambil secara langsung,” terangnya.
Meski demikian, seluruh alat bukti dari kedua belah pihak masih dalam proses pengkajian. Hasil telaah dokumen dan peninjauan lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai riwayat penguasaan serta status hukum tanah tersebut.
Di sisi lain, keluarga Kasim/Suyadi berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Pihak keluarga meminta agar tanah dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris apabila nantinya terbukti masih berstatus pinjam pakai.
Namun, apabila lahan tersebut tetap dipertahankan untuk kepentingan Kantor Desa Sumberagung, keluarga berharap penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi yang layak.
Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pemanfaatan lahan untuk fasilitas pemerintahan. Lebih dari itu, kepastian status kepemilikan serta penghormatan terhadap kesepakatan yang disebut telah dibuat sejak puluhan tahun lalu menjadi hal mendasar yang ingin diperjuangkan.
Kini, hasil pengkajian lintas instansi dan rencana peninjauan lapangan pada akhir November atau awal Desember mendatang menjadi tahapan yang dinantikan.
Melalui proses tersebut, diharapkan polemik tanah seluas kurang lebih 1.200 meter persegi yang saat ini digunakan sebagai Kantor Desa Sumberagung dapat menemukan titik terang. Dengan demikian, kepastian hukum bagi seluruh pihak dapat diperoleh tanpa mengesampingkan kepentingan pemerintahan desa maupun hak pihak keluarga Kasim/Suyadi.






