Madas Sedarah Sampang Desak Kejelasan Pilkades Serentak: Jangan Sampai Demokrasi Rakyat Kembali Dicederail

Berry Pratama
3 min
IMG 20261121 WA0325
A-AA+A++

SAMPANG NUSANTARATODAY.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian serius sejumlah elemen masyarakat. Kepastian pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan pemimpin desa secara langsung, demokratis, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua DPC Madas Sedarah Kabupaten Sampang, H. Muis, angkat bicara terkait wacana penundaan Pilkades serentak. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan ketidakpastian pelaksanaan Pilkades berlarut-larut sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut H. Muis, Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat desa untuk menentukan sosok pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa.

Ia menegaskan, apabila Pilkades kembali ditunda tanpa kepastian dasar hukum, alasan yang transparan, serta penjelasan kepada masyarakat, hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Sampang.

“Jangan sampai demokrasi di Kabupaten Sampang kembali dicederai. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan menentukan pemimpin desanya sendiri. Jangan sampai hak demokrasi rakyat terabaikan akibat ketidakpastian pelaksanaan Pilkades. Pemerintah harus memberikan kejelasan, bukan justru membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegas H. Muis. Sabtu (21/11/26).

Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan kepala desa definitif dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, kepala desa definitif yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan sesuai aturan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan roda pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Bupati Lampung Utara Dukung Turnamen Sepak Bola PERSIBU

Lebih lanjut, H. Muis meminta Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya instansi yang membidangi pemerintahan desa, agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana, tahapan, dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak.

Menurutnya, apabila terdapat kendala administratif, anggaran, regulasi, maupun persoalan teknis lainnya, pemerintah perlu menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sekaligus menjelaskan langkah penyelesaiannya.

Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai nasib pelaksanaan Pilkades.

Madas Sedarah juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades dapat menjaga independensi, profesionalitas, dan netralitas. Setiap tahapan pemilihan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon serta menjamin hak pilih masyarakat tanpa diskriminasi maupun intervensi kepentingan tertentu.

H. Muis menilai keberadaan kepala desa definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi pemerintahan desa yang terlalu lama berada dalam masa kepemimpinan sementara berpotensi menimbulkan persoalan dalam kesinambungan program dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, kepastian pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu hal yang perlu segera diperhatikan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Jelang Pemungutan Suara, Pemcam Ulujami dan Dinas Terkait Gelar Rakor Pemantapan Pilkades Serentak 2026

Ia berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kepemimpinan desa definitif melalui proses demokrasi yang sah.

“Harapan kami, Pilkades serentak di Kabupaten Sampang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai penundaan tanpa kepastian justru menimbulkan persoalan baru. Desa membutuhkan kepala desa definitif agar pemerintahan berjalan lebih stabil, kondusif, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkapnya.

Persoalan Pilkades bukan semata-mata menyangkut pergantian jabatan kepala desa, melainkan juga berkaitan dengan hak politik masyarakat dan legitimasi kepemimpinan di tingkat desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan segera memberikan kepastian kebijakan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pilkades yang transparan, jujur, adil, dan akuntabel menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Aspirasi yang disampaikan Ketua DPC Madas Sedarah Sampang tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi di tingkat desa harus dilaksanakan dengan menghormati hak masyarakat, menjunjung supremasi hukum, serta mengutamakan kepentingan publik.

Jangan sampai hak demokrasi masyarakat kembali dicederai. Pilkades harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan bertanggung jawab.

IMG-20260904-WA0396