Bandar Lampung, Nusantaratoday.id – DPP LSM Tunas Bangsa Provinsi Lampung menyoroti dugaan mark-up anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Salah satu yang disorot yakni anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 2,6 miliar.
LSM Tunas Bangsa menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran tersebut, mulai dari dugaan mark-up, laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hingga penggunaan anggaran yang diduga tidak sesuai peruntukan.
Ketua DPP LSM Tunas Bangsa Provinsi Lampung, Birman Sandi, mengatakan dugaan penyimpangan anggaran di BPKAD Lampung Utara tidak hanya terjadi pada belanja swakelola. Belanja melalui penyedia juga disebut perlu mendapat perhatian.
“Kalau melihat global anggarannya, kami menduga ada potensi salah kelola anggaran yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah,” kata Birman, Selasa (11/8/2026).
Salah satu pos yang menjadi sorotan adalah belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. Di antaranya perjalanan dinas untuk pengamanan barang milik pemerintah dan konsolidasi laporan keuangan ke sejumlah SKPD di Kabupaten Lampung Utara.
Anggaran tersebut mencakup biaya transportasi, penginapan, serta uang harian bagi pejabat eselon III/golongan IV hingga pejabat eselon IV/golongan III, II dan I.
Nilai anggaran perjalanan dinas itu tercatat mencapai Rp 2.609.794.000.
Selain perjalanan dinas, LSM Tunas Bangsa juga menyoroti anggaran belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang disebut mencapai Rp 1.025.000.000.
Menurut Birman, besarnya anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan anggaran maupun penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
“Ini yang kami soroti. Apakah anggaran yang besar tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya sesuai dengan yang dilaporkan. Itu yang harus diperiksa,” ujarnya.
Berdasarkan data yang menjadi sorotan LSM Tunas Bangsa, APBD pada BPKAD Lampung Utara tahun anggaran 2025 disebut mencapai sekitar Rp 21,8 miliar, dengan total 337 paket belanja.
Birman meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung, melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya mark-up serta potensi kerugian keuangan Negara.
“Kami meminta Kejati Lampung turun melakukan penyelidikan. Kalau memang ada indikasi mark-up atau penyimpangan, harus dibuka secara terang,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, Plt Kepala BPKAD Lampung Utara Iskandar Hilmi belum memberikan tanggapan terkait dugaan mark-up anggaran tersebut. Awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak BPKAD Lampung Utara.
