LAMPUNG BARAT, NUSANTARATODAY.ID — Lembaga Kajian Strategis Sarekat Demokrasi Indonesia (LKS-SDI) melayangkan surat resmi kepada Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, guna meminta klarifikasi terkait realisasi anggaran belanja hibah Tahun Anggaran (TA) 2025.
Surat bernomor 003/KHUSUS/LKS-SDI/VIII/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 tersebut menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua LKS-SDI, M. Andrean Saefuddin, S.H., M.H., menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
”Belanja hibah merupakan komponen krusial dalam APBD. Pelaksanaannya harus memenuhi asas transparansi serta regulasi yang berlaku, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban,” tegas Andrean.
Ia menambahkan, konfirmasi ini diperlukan guna memperoleh gambaran objektif mengenai alokasi anggaran, daftar penerima, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah di Kabupaten Lampung Barat.
Berdasarkan data yang dihimpun, surat permohonan klarifikasi tersebut turut melampirkan salinan dokumen ber-kop Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Ombudsman RI.
Meski demikian, awak media belum dapat mengonfirmasi relevansi langsung maupun substansi mendalam dari dokumen lampiran tersebut. Keberadaan berkas itu belum dapat dijadikan landasan untuk menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran.
Langkah LKS-SDI saat ini murni berstatus permohonan informasi publik dan konfirmasi kelembagaan, bukan bentuk tuduhan pelanggaran.
Demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan jernih dari spekulasi, upaya konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait alokasi belanja hibah TA 2025 terus dilakukan hingga tenggat penulisan ini.
