Pemalang , Nusantaratoday.id – Rencana Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang untuk menggelar Diklat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) di Surakarta (Solo) memicu sorotan publik.
Alokasi anggaran APBD yang mencapai lebih dari Rp1 miliar untuk memboyong puluhan kepala sekolah negeri ke luar daerah dinilai tidak efisien.
Sejumlah pihak menilai, kegiatan pelatihan tersebut sebaiknya dialihkan ke dalam kota dengan mendatangkan narasumber dari luar.
Skema ini dianggap mampu menekan beban APBD sekaligus memberi dampak positif bagi perputaran ekonomi lokal Pemalang. Selain itu, pelaksanaan di dalam daerah memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk menginap di hotel lokal atau kembali ke rumah sesuai kebutuhan, sebagaimana pernah sukses diterapkan pada Diklat BCKS tingkat SD di salah satu Hotel yang ada di Kabupaten Pemalang.
Perbedaan kondisi dengan daerah lain juga menjadi alasan kritis. Jika di daerah lain peserta Diklat merupakan guru yang tidak memegang manajerial sekolah, peserta di Pemalang mencakup para kepala sekolah aktif yang masih memikul tanggung jawab operasional harian.
Menanggapi informasi tersebut, Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) menegaskan bahwa keberadaan kepala sekolah di daerah sangat krusial saat ini.
“Pengawasan langsung amat dibutuhkan menyusul maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah serta berjalannya program revitalisasi fisik bangunan sekolah yang memerlukan penanganan ketat dari pimpinan satuan pendidikan,” ujar Alwi Assagaf Ketua AWPB, Sabtu 3 Oktober 2026.
Sementara, Ismun Hadiyo Plt Kepala Dinas Dindikpora Kabupaten saat dikonfirmasi menyatakan bahwa kegiatan BCKS akan diselenggarakan di Pemalang.
“Bismillah BCKS dilaksanakan di Pemalang,” ujarnya melalui pesan singkat.
