JAKARTA, NUSANTARATODAY.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan lompatan strategis dalam merombak ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Otoritas penjamin kesehatan nasional ini resmi menggeser kiblat pelayanannya, dari yang semula berbasis kuantitas tindakan (volume-based) menjadi berbasis nilai manfaat (value-based healthcare).
Transformasi fundamental ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam momen Anjangsana ke Kraton Majapahit Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Kehadiran Prihati Pujowaskito bersama jajaran Direksi dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Stevanus Adrianto Passat, disambut hangat oleh Ketua Kraton Majapahit Jakarta, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono.
Dalam kesempatan tersebut, Prihati menegaskan bahwa implementasi value-based healthcare bukan untuk memangkas hak peserta, melainkan menjamin setiap tindakan medis dilakukan secara presisi dan sesuai pedoman klinis yang berlaku.
”Kami tidak sedang mengoreksi manfaat peserta, melainkan menegakkan pedoman medis yang ada. Fokus kami adalah menggeser paradigma pelayanan dari volume-based menuju value-based,” tegas Prihati.
Langkah ini menjadi strategi krusial untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan kendali mutu dan biaya (quality and cost control). Sebagai pilot project, efisiensi berbasis mutu ini diterapkan pada penanganan penyakit jantung, khususnya tindakan pemasangan ring (stent).
Ke depan, tindakan tersebut harus bersandar penuh pada indikasi medis berbasis bukti (evidence-based medicine). Pendekatan serupa juga akan diintegrasikan secara bertahap pada layanan prioritas lain, seperti operasi katarak, persalinan, hingga hemodialisis.
Salah satu sorotan utama dalam transformasi ini adalah komitmen BPJS Kesehatan untuk mengendalikan laju operasi caesar (Seksio Sesarea/SC) di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.
Data internal BPJS Kesehatan mencatat angka persalinan caesar di Indonesia telah menembus 51%. Angka ini melonjak jauh melampaui ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun standar global, yakni di kisaran 20%. Tingginya angka ini mengindikasikan banyaknya tindakan bedah yang diambil tanpa urgensi medis yang mendesak.
Prihati menekankan bahwa fenomena ini harus diintervensi melalui pendekatan klinis yang ketat. Secara alamiah, dari 10 kehamilan, idealnya 8 hingga 9 ibu dapat melahirkan secara normal. Operasi bedah harus dikembalikan pada fungsi aslinya, opsi darurat demi keselamatan ibu dan janin.
Ia juga meluruskan miskonsepsi keliru yang telanjur mengakar di masyarakat.
”Ada dogma di masyarakat bahwa once a caesarean, always a caesarean. Ini keliru. Kami ingin meluruskan paradigma tersebut,” jelas Prihati.
Untuk membalikkan tren ini, BPJS Kesehatan berkomitmen merevitalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam menangani persalinan normal.
Langkah konkret yang disiapkan adalah mereformasi skema insentif bagi tenaga kesehatan melalui dua kebijakan utama. Pertama, BPJS Kesehatan mengusulkan penyesuaian tarif dengan menaikkan biaya layanan persalinan normal di Puskesmas dari Rp600 ribu menjadi Rp1,2 juta. Kedua, untuk mengapresiasi kinerja di lapangan, disiapkan pula usulan insentif hingga Rp2,5 juta bagi bidan dan dokter di Puskesmas yang berhasil menangani persalinan normal secara optimal.
Di akhir penjelasannya, Prihati kembali menegaskan bahwa pengetatan ini bukan bentuk efisiensi buta. Sebaliknya, penegakan pedoman evidence-based medicine ini adalah wujud akuntabilitas BPJS Kesehatan dalam memastikan dana publik dikelola secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak klinis yang nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
