Gibran Dikabarkan Mundur Saat 120 Anggota DPR Bergerak, Kebetulan atau Strategi

Berry Pratama
2 min
IMG 20261112 WA0027
A-AA+A++

NusantaraToday.id — Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mendadak menguat, tepat di saat tekanan politik terhadap dirinya mencapai titik paling panas.

Kabar itu muncul hanya sehari sebelum usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya dijadwalkan masuk agenda DPR.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Rabu, (11/11/2026).

Namun hingga kabar itu beredar, belum ada satu pun dokumen resmi yang ditunjukkan ke publik.

Tekanan itu bukan sekadar wacana. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyebut jumlah tersebut telah melampaui batas minimal pengajuan. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga :  Polemik Tanah Kantor Desa Sumberagung Bergulir ke DPRD Malang, Status Kepemilikan Dikaji Lintas Instansi

Momentumnya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Mengapa surat mundur muncul justru ketika parlemen mulai bergerak melalui mekanisme konstitusional?

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan tertutup pada Selasa, 10 November 2026.

Artinya, niat itu disampaikan 24 jam sebelum HMP melangkah ke paripurna.

Di saat bersamaan, anggota DPR Fraksi PKB, Indrajaya, mengingatkan agar proses politik tidak berhenti hanya karena muncul pernyataan mundur.

“Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan satu hal, pengunduran diri tidak bisa dijadikan jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional.

Kabar pengunduran diri belum berarti kursi Wakil Presiden resmi kosong.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan belum menerima surat resmi dari Gibran hingga Rabu malam.

Baca Juga :  PERSADIN FUN Meriahkan HUT RI ke-81, Ratusan Warga Bekasi Ikut Olahraga

“Saya belum lihat, saya belum dengar,” kata Muzani ketika ditanya mengenai surat pengunduran diri tersebut.

Karena itu, rencana penyerahan surat kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026, masih perlu dikonfirmasi. Secara kelembagaan, proses belum dapat dianggap selesai hanya berdasarkan kabar penyerahan surat kepada Presiden.

Pengunduran diri juga belum menjawab substansi polemik ijazah yang menjadi dasar desakan HMP.

Kini publik menunggu dua hal, penjelasan resmi Gibran mengenai alasan dan konsekuensi keputusannya, serta sikap resmi lembaga negara, Presiden, DPR, dan MPR dalam menyikapi situasi ini.

Apakah ini langkah mundur yang tulus, strategi untuk meredam HMP, atau sekadar manuver untuk mengulur waktu.

Jawabannya akan ditentukan bukan oleh kabar, tetapi oleh dokumen resmi dan proses konstitusional yang berjalan di parlemen.

IMG-20260904-WA0396