Foto: Ilustrasi
Buru, Nusantaratoday.id – Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Buru hingga kini masih membentur tembok ketidakpastian. Meski para pegawai telah menjalankan kewajiban dan mengikuti seluruh aturan kedisiplinan sejak penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Kabupaten Buru, Ikram Umasugi, hak finansial mereka tak kunjung direalisasikan, Senin (19/10/2026).
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya kendala krusial dalam tata kelola anggaran daerah atau hambatan administrasi yang sengaja ditutup-tutupi. Pemerintah Kabupaten Buru dinilai membiarkan keresahan menyebar tanpa memberikan kejelasan resmi terkait timeline pencairan hak para pegawai tersebut.
Salah satu PPPK Paruh Waktu Kabupaten Buru berinisial FR mendesak Pemerintah Daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru untuk segera bersikap transparan dan memberikan klarifikasi resmi.
”Kami hanya meminta penjelasan yang positif dari pemerintah daerah terkait keterlambatan ini. Jika memang ada proses administrasi yang belum selesai, jelaskan sampai di mana tahapannya dan kapan target penyelesaiannya. Jangan biarkan kami terus bertanya-tanya tanpa jawaban yang pasti,” ujar FR saat dikonfirmasi. Senin (19/10/26).
Pantauan awak media mengindikasikan bahwa sejak penyerahan SK beberapa waktu lalu, tidak ada satupun edaran resmi yang menjelaskan alasan keterlambatan gaji PPPK Paruh Waktu. Ketidakpastian ini memicu prasangka publik bahwa pemerintah daerah hanya menuntut kepatuhan dan kontribusi kerja, namun mengabaikan pemenuhan hak dasar pegawainya.
PPPK Paruh Waktu bukan sekadar angka dalam daftar kepegawaian, melainkan elemen yang turut menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Buru. Pemda diharapkan tidak berdiam diri, melainkan berani menjelaskan kondisi keuangan daerah serta memunculkan kepastian tanggal realisasi gaji demi menjaga kredibilitas kepemimpinan di daerah tersebut.
