Nusantaratoday.id — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ruang media sosial diramaikan oleh isu dugaan pengadaan Light Emitting Diode (LED) dengan nilai fantastis mencapai Rp535,3 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.
Isu ini mencuat setelah akun Instagram @perspektiv.idn mengunggah rincian sejumlah paket pengadaan LED yang disebut-sebut milik lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut pada Kamis (3/9/2026).
Publik kian bersuara kritis usai angka Rp535,3 miliar tersebut disandingkan dengan estimasi harga satu unit pesawat pemadam kebakaran yang berkisar di angka Rp480 miliar.
”Harga LED BGN Rp535,3 miliar, harga pesawat pemadam kebakaran Rp480 miliar,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Perbandingan mendadak ini memicu polemik mengenai skala prioritas alokasi anggaran negara, terlebih saat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda beberapa wilayah di tanah air.
Meski demikian, narasi angka Rp535,3 miliar ini masih sebatas spekulasi yang beredar di ranah publik dan belum dapat dipastikan sebagai bukti pemborosan maupun penyimpangan resmi dari BGN.
Berdasarkan data yang beredar, alokasi pengadaan LED bernilai total Rp535,3 miliar yang terbagi ke dalam sembilan paket kerja sama penyedia. Porsi alokasi terbesar diserap oleh Tiga Bersaudara Nusantara (~Rp73,9 miliar), Makmur Sumber Redjeki (~Rp73,9 miliar), Nusa Persada Khatulistiwa (~Rp73,8 miliar), Rthree Global Persada (~Rp73,7 miliar), Maju Negeri Perkasa (~Rp73,6 miliar), dan Intan Paulima (~Rp73,6 miliar). Sementara itu, sisanya dialokasikan untuk Gema Patriot Nusantara (~Rp46,3 miliar), Karya Pendidikan Bangsa (~Rp46,2 miliar), serta Point Pass Solusi (~Rp276 juta).
Sebagai badan eksekutif program MBG, BGN memang membutuhkan berbagai infrastruktur penunjang. Namun, publik mempertanyakan urgensi teknis keberadaan perangkat LED tersebut apakah ditujukan untuk kantor pusat BGN atau fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Kritik mengarah pada esensi pengadaan, apakah belanja teknologi visual tersebut berdampak langsung pada operasional utama penyaluran gizi, atau sebatas belanja pendukung non-vital.
Menanggapi komparasi antara pengadaan LED dan pesawat pemadam karhutla, sejumlah pengamat menilai perbandingan ini perlu dilihat secara proporsional. Pesawat pemadam merupakan aset operasional taktis dengan spesifikasi, kapasitas, dan skema pembiayaan yang berbeda total dari perangkat elektronik pendukung.
Namun, menguatnya sorotan ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia masih sering mengandalkan armada pesawat sewaan untuk pemadaman udara. Alhasil, perbandingan kedua angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai bentuk kritik publik terhadap sensitivitas prioritas belanja negara.
Isu LED ini bergulir di saat BGN tengah berhadapan dengan sorotan hukum terkait pengadaan armada motor listrik untuk operasional MBG. Kasus motor listrik tersebut kini masuk dalam ranah penyidikan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
Terkait motor listrik, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Juli 2026 menjelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan alokasi anggaran 2025 untuk menunjang mobilitas Kepala SPPG.
Agustina memaparkan, dari target awal 25.644 unit, pihak penyedia hanya sanggup merealisasikan 21.801 unit (85,01%).
”Uang mukanya dibayarkan pada tahun 2025, sedangkan pelunasan atau pembayaran terakhirnya dilakukan pada tahun 2026 senilai Rp243,9 miliar,” pungkas Agustina.***
