JATIM, NUSANTARATODAY.ID – Dewan Pimpinan Wilayah Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari Sumatera Selatan (DPW KAWALI Sumsel) menghadiri Konferensi Sungai Indonesia (KSI) 2026 yang berlangsung di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (25/7/2026).
Helatan nasional yang berlangsung hingga 27 Juli 2026 ini menghimpun sekitar 200 komunitas pengelola dan pecinta sungai dari berbagai pelosok penjuru Nusantara. Momentum ini menjadi titik balik krusial untuk membangkitkan kembali gerakan nasional penyelamatan sungai yang sempat vakum selama satu dekade.
Ketua DPW KAWALI Sumsel, Chandra Anugrah, menegaskan bahwa KSI 2026 bukan sekadar ruang silaturahmi, melainkan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan sungai nasional.
”KSI 2026 adalah tonggak kebangkitan gerakan masyarakat. Setelah sekian lama kehilangan ruang konsolidasi tingkat nasional, kini saatnya seluruh elemen kembali bersatu menyusun langkah penyelamatan sungai yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Chandra dalam siaran persnya usai pembukaan acara.
Chandra menyoroti bahwa sejak berakhirnya Program Kali Bersih (Prokasih) pada 2015, koordinasi antara pemerintah dan komunitas lokal mengalami penurunan signifikan. Dampaknya, berbagai inisiatif pelestarian sungai berjalan sendiri-sendiri tanpa arah kebijakan nasional yang terintegrasi.
”Kondisi sungai kita masih memprihatinkan—mulai dari pencemaran limbah, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), sedimentasi, hingga alih fungsi kawasan sempadan. Masalah kompleks ini menuntut aksi bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, KAWALI Sumsel mengusung dua dorongan utama untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Pertama, mereka mendorong dibentuknya Agenda Bersama Nasional yang berfokus pada penyusunan standar dan acuan tunggal agar setiap daerah memiliki pedoman seirama dalam menjaga kualitas air, melakukan konservasi, serta melibatkan partisipasi publik.
Kedua, KAWALI Sumsel menekankan pentingnya kepastian mekanisme pendanaan melalui dukungan pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi komunitas pegiat lingkungan yang selama ini berjuang secara mandiri di garis depan.
”Komunitas adalah benteng terdepan pelestarian sungai. Negara harus hadir memberikan kepastian kebijakan dan dukungan pendanaan agar gerakan ini tidak terhenti di tengah jalan,” dikatakan Chandra.
Chandra juga menyampaikan apresiasinya atas kehadiran jajaran pemerintah, di mana ajang ini dibuka langsung oleh Menteri dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur. Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud komitmen nyata untuk memperkuat kolaborasi bersama masyarakat sipil.
Ia menaruh harapan besar agar hasil perumusan KSI 2026 tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi belaka, melainkan ditransformasikan menjadi kebijakan konkret oleh kementerian dan pemerintah daerah.
”Kami mendorong terbentuknya forum multipihak yang inklusif, penyusunan database nasional komunitas sungai, serta sistem pendanaan yang solid demi menggerakkan pemulihan ekosistem secara merata,” jelas Chandra.
Bagi KAWALI Sumsel, sungai adalah aset ekologis vital penyedia air bersih, penopang kehidupan, dan pilar utama pembangunan berkelanjutan.
”Menyelamatkan sungai berarti menyelamatkan masa depan kehidupan. Mari jadikan KSI 2026 sebagai momentum melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam dan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis negara,” pungkas Chandra Anugrah.
