Sumenep, NusantaraToday.Id – Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga menjadi ladang korupsi. Pasalnya, Anggaran Proyek 195 juta tersebut telah berjalan sejak Agustus dan hingga kini progresnya berjalan lambat.
Bahkan, Saat awak media NusantaraToday.Id turun kelapangan menemukan adanya kejanggalan pengerjaan di lapangan. Seperti adanya tumpang tindih pengerjaan baru dengan parit pembuangan yang dijadikan pondasi dasar utama, serta diduga adanya bahan material yang tidak sesuai dengan RAB, karena Fondasi dangkal, konstruksi amburadul, hingga saluran yang tak terkoneksi dengan sumber air membuat proyek ini diprediksi tidak memberi manfaat bagi petani.
Menurut Asmuni, aktivis muda sumenep saat dikonfirmasi yg juga berada dilapangan menyebutkan bahwa dengan ditemukannya adanya timpang tindih dasar bangunan dengan adanya dasar yang lama ini mengindikasikan bahwa suatu pelanggaran yang serius, karena seharusnya dari dasar pembuatan harusnya baru semua.
“ ini suatu kejanggalan, seharusnya semua dasar dari pembangunan ini harus baru, dan ini ada bekas dari bangunan lama dan ini seperti di sengaja. Dan ini tidak aliran sumber airnya untuk pengaliran percepatan untuk petani,” pungkasnya(22/09/25).
Perlu diketahui di Desa Cangkreng, kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep menerima dua program P3-TGAI. Setiap proyek menelan dana sekitar Rp195 juta melalui kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Namun hasilnya jauh dari harapan. Bagi masyarakat, bangunan itu lebih mirip “drainase” yang hanya mengelilingi lahan tertentu, tanpa ada aliran air yang menopang pertanian.
Minimnya transparansi, keterlambatan pengerjaan, serta lemahnya pengawasan membuat proyek P3-TGAI di Cangkrerng ini diduga berpotensi menjadi ladang bancakan. Warga berharap pemerintah dan pihak berwenang segera turun tangan melakukan evaluasi agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Hingga berita ini dimuat, baik dari pihak kepala desa maupun maupun pun pendamping kabupaten terkesan enggan ditemui.
(@Man )
