NUSANTARATODAY.ID – Jagat maya tengah riuh membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus berskala nasional ini dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode dari rumah ke rumah (door-to-door).
Sesuai jadwal, agenda pendataan Sensus Ekonomi 2026 ini berlangsung selama lebih dari dua bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Namun, di tengah bergulirnya proses pendataan, perhatian warganet justru tertuju pada aspek keamanan. Banyak yang mulai mempertanyakan keabsahan identitas para petugas lapangan, terutama terkait kewajiban membawa surat tugas resmi saat mendatangi rumah warga.
Diskusi ini mencuat setelah sebuah utas di media sosial Threads yang diunggah oleh akun @andritriseptiadi mendadak viral. Dalam unggahannya pada Selasa 23 juni 2026, ia menceritakan pengalamannya saat didatangi oleh oknum yang mengaku sebagai petugas sensus. Karena tidak mampu menunjukkan surat tugas resmi, ia dengan tegas menolak untuk didata.
Selain surat tugas, pengunggah juga sempat mempertanyakan kelengkapan atribut lain seperti kartu identitas (ID card) yang jelas.
”Tapi sebelum mereka menyensus, saya pun menanyakan kepada mereka surat tugas, ID card, dll. Mereka hanya tunjukkan ID card tanpa ada surat tugas,” tulisnya dalam utas yang kini telah mendulang lebih dari 740 tanda suka (likes).
Ia menambahkan, tindakan tegasnya ini dilakukan demi menjaga privasi dan keamanan tempat tinggalnya.
”Tentunya saya pun menolak disensus. Petugas apa pun yang memasuki ranah properti saya harus ada kejelasan dan kewenangan surat dari lingkungan dan instansi mereka. Saya usir sopan karena mereka pun datang sopan. Saya berusaha melindungi karena ini menyangkut policy data pribadi saya,” tegasnya.
Utas tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari warganet lainnya. Banyak yang sepakat bahwa ketegasan warga sangat diperlukan, terlebih karena petugas sensus memiliki mandat untuk mengambil foto beberapa sudut di dalam rumah warga. Celah inilah yang dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh oknum kriminal.
”Saya sepakat dengan ini. Saya dukung Sensus Ekonomi, tapi surat tugas itu membuktikan bahwa yang bersangkutan memang ditugaskan. Tidak bawa surat tugas itu salah banget,” komentar akun @agu********o.
Netizen lain juga mengingatkan warga agar tidak segan melakukan verifikasi ganda demi keamanan.
”Surat tugas harus spesifik mencantumkan identitas personalnya. Ini juga berhak kita verifikasi apakah benar yang bersangkutan petugas sensus sungguhan dengan cara menelepon ke kantor BPS,” tulis akun @rar*******i.
Ia menambahkan, kewaspadaan ini sangat beralasan. Karena di momen begini, bukan tidak mungkin dimanfaatkan sebagai modus pelaku kejahatan untuk bisa merangsek masuk ke rumah calon target kejahatan dari sindikatnya.
Menanggapi kekhawatiran publik, seorang pegawai BPS turut memberikan klarifikasi lewat kolom komentar. Ia membenarkan bahwa surat tugas adalah dokumen wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh petugas di lapangan.
”Saya pegawai BPS pun selalu wanti-wanti teman-teman petugas untuk jangan lupa bawa surat tugas dan atribut lain agar responden aman dan merasa nyaman,” tulis akun @deta.ariesandy.
Ia juga menjelaskan bahwa surat tugas resmi biasanya mengantongi legitimasi dari otoritas wilayah setempat.
”Biasanya di surat tugas juga sudah ada cap dari SLS/desa/lurah/kecamatan sebagai tanda kalau petugas sudah izin atau diketahui kedatangannya oleh aparat setempat. Jadi, ya enggak apa-apa banget kalau kakak mau lihat kelengkapan atribut petugasnya, biar sama-sama saling tahu,” jelasnya.
Sebagai informasi bagi masyarakat, petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 wajib mengenakan atribut lengkap saat bertugas, mulai dari rompi khusus, surat tugas resmi dari BPS yang diketahui aparat lingkungan setempat, hingga ID card resmi yang dilengkapi barcode khusus untuk verifikasi identitas secara digital.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap mendukung penuh jalannya Sensus Ekonomi 2026, namun harus tetap kritis dan waspada dengan selalu memeriksa kelengkapan identitas setiap petugas yang datang ke rumah.
