Lampung Utara, Nusantaratoday.id – Polemik pembangunan Gerai Ketahanan Distribusi dan Mobilisasi Pangan (KDMP) di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, kian memanas. Menanggapi tudingan miring sejumlah warga terkait dugaan penggunaan material yang menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pihak Mitra KDMP akhirnya angkat bicara.
Toni, selaku Mitra KDMP yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, enggan memberikan klarifikasi panjang lebar melalui pesan singkat. Sebaliknya, ia menantang pihak-pihak yang meragukan kualitas proyek tersebut untuk langsung melakukan pembuktian di lapangan.
”Kalau mau lebih jelas, silakan ke Kodim saja,” ujar Toni singkat saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp, Senin (15/6/2026).
Tidak hanya itu, Toni juga mempersilakan media untuk meninjau langsung lokasi pembangunan bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini melekat melakukan pendampingan program.
”Saya dan Babinsa ada di lokasi. Biar enak, langsung lihat saja kondisinya di lokasi,” cetusnya.
Ketegangan ini bermula dari beredarnya sebuah rekaman video yang menyoroti struktur tiang slof bangunan KDMP. Dalam video tersebut, proyek ini diduga menggunakan besi polos berdiameter 10 milimeter. Padahal, jika merujuk pada dokumen RAB, spesifikasi yang wajib digunakan adalah besi ulir berdiameter 13 milimeter.
Meski isu ini telah menggelinding liar di tengah masyarakat, dugaan penyelewengan tersebut belum bisa disimpulkan secara hukum karena belum ada pemeriksaan teknis dari instansi yang berwenang.
Saat media berupaya memberikan ruang klarifikasi agar pemberitaan berjalan berimbang (cover both sides), Toni tetap pada pendiriannya. Ia enggan berdebat di ruang siber dan memilih pembuktian fisik.
”Saya enggak paham (kalau lewat pesan). Kalau mau keterangan detailnya, saya dan Babinsa ada di lokasi. Biar enak lihat langsung,” tegasnya lagi.
Sikap responsif Toni yang meminta publik melihat langsung kondisi riil di lapangan dinilai sebagai langkah untuk memotong spekulasi dan menghindari bias informasi. Namun di sisi lain, bola panas kini berada di tangan instansi terkait.
Publik kini mendesak adanya transparansi dan penjelasan resmi dari satuan pendamping serta dinas teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan program strategis nasional di sektor ketahanan pangan ini.
Warga berharap, aparat pengawas internal pemerintah maupun institusi berwenang segera turun tangan melakukan audit lapangan. Kepastian data teknis sangat dinantikan agar penggunaan uang negara dalam proyek ini gamblang dan bebas dari prasangka korupsi.
