PEMATANGSIANTAR, NUSANTARATODAY.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar memperkuat pendampingan hukum terhadap Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum, Selasa (17/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Pematangsiantar. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat koordinasi, khususnya untuk menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesepakatan ini secara khusus mencakup penanganan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dengan melibatkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
Melalui kerja sama tersebut, Kejari Pematangsiantar menyatakan kesiapan untuk mengoptimalkan berbagai layanan hukum, mulai dari bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum hingga tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan yang dimiliki.
Kehadiran JPN diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan hukum, baik ketika berhadapan dengan pihak lain maupun saat membutuhkan pertimbangan hukum dalam mengambil kebijakan dan menjalankan program pemerintahan.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai aspek hukum dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Dengan demikian, potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak awal dan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
Sinergi antara Kejari dan Pemkot Pematangsiantar tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, serta akuntabel.
Melalui kesepakatan bersama ini, kedua institusi diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga membangun langkah preventif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.






