PALEMBANG, NUSANTARATODAY.ID — Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si., geram saat memimpin rapat koordinasi penanganan genangan air musim hujan. Kemarahannya dipicu oleh ketidakhadiran sejumlah kepala dinas yang justru mengutus staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai perwakilan. Rabu (16/09/26).
Ratu Dewa sengaja melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) untuk memimpin rapat tersebut secara langsung, guna memastikan kesiapan infrastruktur kota sebelum memasuki puncak musim hujan pada Oktober mendatang.
”Sebenarnya hari ini rapat dipimpin oleh Pak Asisten. Namun, saya ingin mengecek langsung karena hal ini sangat vital, apalagi Oktober nanti kita mulai memasuki musim hujan,” ujar Ratu Dewa.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang berfokus pada pemetaan ulang (check and recheck) titik-titik rawan genangan.
”Kita fokus pada 12 titik genangan air di jalan-jalan protokol, di samping 28 titik lainnya. Saya ingin pemetaan yang jelas untuk penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.
Beberapa lokasi protokol yang menjadi prioritas meliputi Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Sekolah Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga area Dharma Agung.
Ratu Dewa memaparkan sejumlah kendala utama di lapangan, seperti amblasnya jalan nasional, cross drain yang terputus, hingga penyempitan saluran drainase. Untuk mengatasinya, Pemkot akan menyiagakan pompa portabel serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional. Selain itu, partisipasi warga juga dinilai sangat krusial.
”Masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga. Gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa tertangani,” tegasnya.
Di tengah pembahasan strategis tersebut, suasana rapat sempat memanas. Suasana tegang terjadi ketika Ratu Dewa mengusir perwakilan yang dianggap tidak kompeten dan tidak menguasai data teknis wilayah. Kekecewaannya memuncak saat mengetahui ada kepala dinas yang mangkir dan hanya mengutus staf PPPK tanpa kewenangan mengambil keputusan.
Langkah tegas ini diambil Ratu Dewa untuk menggarisbawahi bahwa penanganan banjir dan keselamatan warga Palembang adalah prioritas utama yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
