PALEMBANG, NUSANTARATODAY.ID — Kodam II/Sriwijaya bersama Polda Sumatera Selatan resmi memperketat pengawasan pendistribusian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU wilayah Sumatera Selatan. Langkah strategis ini diambil guna memberantas praktik penyimpangan, kelangkaan, serta aksi spekulatif oknum SPBU nakal yang merugikan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian BBM yang digelar di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Selasa (21/7/2026).
Mewakili Pangdam II/Sriwijaya, Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Irvan Christian Tarigan, S.I.P., M.Han., menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengawasan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap keadilan distribusi energi dan stabilitas pasokan bagi warga Sumsel.
”Pengawasan terpadu di lapangan dan transparansi menjadi kunci utama untuk memutus ruang gerak penyalahgunaan BBM. Kehadiran TNI mendampingi kepolisian adalah sinyal tegas bahwa kami tidak memberikan toleransi bagi pihak yang mempermainkan komoditas vital masyarakat,” ujar Irvan di Mapolda Sumsel.
Guna memastikan pengawasan berjalan komprehensif dari hilir ke hulu, rakor tersebut dihadiri secara penuh oleh pimpinan lintas fungsi Polda Sumsel. Jajaran operasional diwakili oleh Karo Ops dan Dir Intelkam yang berfokus pada pemetaan potensi kerawanan serta koordinasi operasional di lapangan.
Dari sisi penegakan hukum, Dir Reskrimsus siap menindak tegas segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi maupun komersial.
Sementara itu, sektor lalu lintas dan pengamanan darat dikawal oleh Dir Lantas bersama Dir Samapta untuk memantau kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi antrean di SPBU. Tak kalah penting, Dir Polairud dan Dir Binmas turut melengkapi strategi ini melalui pengawasan ketat di jalur distribusi perairan serta pelaksanaan edukasi secara masif kepada masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor ini, tim gabungan TNI-Polri akan menyisir seluruh jalur distribusi BBM baik SPBU darat maupun perairan serta menerapkan tindakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran tata niaga BBM di wilayah Sumatera Selatan.
