Oleh: Bambang Nopriadi
Doktor Manajemen Strategik – Pemerhati Pendidikan
LAMPUNG UTARA, NUSANTARATODAY ID – Program revitalisasi sekolah dan bantuan pemerintah harus diawasi secara ketat. Namun, pengawasan jangan sampai mengabaikan persoalan utama: kebutuhan sekolah yang selama ini belum terpenuhi. Kritik terhadap anggaran harus berbasis data, bukan prasangka.
Perhatian publik terhadap penggunaan anggaran merupakan hal penting. Setiap program pemerintah wajib transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penilaian terhadap revitalisasi sekolah juga harus mempertimbangkan kondisi bangunan, kebutuhan riil, serta manfaat program bagi proses belajar mengajar.
Faktanya, masih banyak sekolah menghadapi kerusakan ruang kelas, atap bocor, sanitasi tidak layak, hingga fasilitas belajar yang jauh dari memadai. Kondisi tersebut kerap berlangsung bertahun-tahun tanpa mendapat perhatian yang sebanding.
Ironisnya, ketika bantuan untuk memperbaiki kondisi itu akhirnya hadir, pelaksanaannya justru menjadi sorotan tajam. Pengawasan memang diperlukan, tetapi kebutuhan sekolah seharusnya juga menjadi perhatian sejak awal, bukan baru ramai dibicarakan setelah anggaran digelontorkan.
Dalam perspektif manajemen strategik, revitalisasi bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Program ini merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan.
Karena anggaran publik terbatas, penentuan sekolah penerima harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan skala prioritas. Sekolah dengan kerusakan yang mengancam keselamatan warga sekolah semestinya mendapat perhatian lebih besar.
Keberhasilan program juga tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai direnovasi. Kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan kebutuhan, dan dampaknya terhadap kegiatan belajar harus menjadi tolok ukur utama.
Karena itu, kritik terhadap revitalisasi sekolah harus dijawab dengan data dan keterbukaan. Pemerintah maupun pelaksana program perlu menjelaskan dasar penetapan penerima bantuan, besaran dan sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, hingga hasil pemeriksaan.
Jika ditemukan kekurangan, persoalan tersebut harus dijelaskan dan ditindaklanjuti. Transparansi bukan tanda kelemahan, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Di sisi lain, kritik juga harus membedakan dugaan, fakta terverifikasi, dan kesimpulan. Pemberitaan tanpa konteks berisiko membangun kecurigaan yang tidak proporsional. Sebaliknya, pembelaan terhadap program tanpa bukti juga tidak akan menjawab pertanyaan masyarakat.
Media, masyarakat sipil, pemerintah, sekolah, dan pelaksana program memiliki tanggung jawab bersama. Pengawasan harus tetap berjalan, tetapi disertai informasi yang akurat, objektif, dan berimbang.
Dukungan terhadap perbaikan sekolah tidak berarti menutup ruang kritik. Begitu pula pengawasan tidak seharusnya mengabaikan manfaat program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Yang perlu dinilai bukan semata-mata ada atau tidaknya program revitalisasi, melainkan apakah pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian terhadap kondisi sekolah juga harus konsisten, mulai dari sebelum pembangunan, selama pekerjaan berlangsung, hingga setelah fasilitas digunakan. Jangan sampai kerusakan sekolah luput dari perhatian, tetapi ketika bantuan turun, programnya justru langsung dipandang dengan kecurigaan.
Pendidikan membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata, pengawasan yang objektif, dan pemberitaan yang berimbang. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi anak-anak melalui ruang belajar yang lebih aman dan layak.
