Proyek Jalan Pantura Pemalang Diselimuti Tanda Tanya, Papan Informasi Tak Terpasang, Material Bongkaran ke Mana?

Setiawan
2 min
1794815688572
A-AA+A++

PEMALANG , NUSANTARATODAY.ID – Pelaksanaan proyek perbaikan jalan provinsi di Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Pemalang, kawasan Jalur Pantura, menjadi sorotan masyarakat dan pegiat pengawasan publik. Sejumlah persoalan terkait transparansi pelaksanaan proyek hingga pengelolaan material hasil bongkaran mulai dipertanyakan.

Sorotan tersebut mencuat setelah informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan beredar di media sosial. Proyek yang disebut menggunakan anggaran APBD itu dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi, termasuk nilai anggaran, sumber pendanaan, pelaksana pekerjaan, serta jangka waktu pengerjaan (16/11/26).

Baca Juga :  Ikram Umasugi Tegaskan Komitmen Perlindungan Sosial Lewat Bantuan Pangan

Selain itu, pengelolaan sisa material hasil pembongkaran juga menjadi persoalan yang dipertanyakan. Material seperti bekas cor beton dan besi tulangan dinilai memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dipastikan kejelasan status dan mekanisme pengelolaannya.

Masyarakat mempertanyakan apakah material hasil bongkaran tersebut telah didata dan dikelola sesuai ketentuan Barang Milik Daerah (BMD), atau terdapat mekanisme lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini menjadi penting karena proyek yang menggunakan uang negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat diawasi oleh masyarakat.

Baca Juga :  JKN Hadir Lindungi Keluarga Supriyati di Berbagai Kondisi Kesehatan

Publik pun berharap Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kontraktor pelaksana dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan material bongkaran tersebut.

Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar persoalan yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan spekulasi.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan serta bagaimana aset atau material sisa pekerjaan dikelola.

IMG-20260904-WA0396