Penegakan Perda Dipertanyakan, Satpol PP Pemalang Didesak Sisir Seluruh Titik Rawan Prostitusi

Setiawan
3 min
IMG 20261122 WA0068
A-AA+A++

PEMALANG , NUSANTARATODAY.ID – Operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Prostitusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Pemalang mendapat perhatian masyarakat.

Dalam operasi yang digelar Jumat (20/11/2026) di wilayah Kecamatan Pemalang tersebut, petugas berhasil mengamankan 19 orang. Mereka terdiri dari 16 orang yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tiga orang laki-laki yang diduga sebagai pengguna jasa prostitusi.

Namun, keberhasilan operasi tersebut memunculkan desakan agar penegakan Perda tidak hanya terfokus pada lokasi-lokasi tertentu, tetapi juga menyasar seluruh wilayah yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas prostitusi.

Sorotan tersebut muncul dari komentar masyarakat di media sosial. Salah satu netizen menyampaikan agar razia penyakit masyarakat (pekat) tidak hanya dilakukan di kawasan depan Terminal Induk Pemalang.

Dalam komentarnya, netizen tersebut juga meminta petugas menyisir warung-warung di sepanjang Jalan Lingkar Pantura Pemalang yang dikabarkan diduga menjadi lokasi aktivitas prostitusi.

Baca Juga :  Camat Ulujami Hadiri dan Semarakkan Festival Grebeg 1000 Kemeja Sukorejo

“Razia pekat jangan hanya di depan terminal saja. Di warung-warung sepanjang Jalan Lingkar Pantura Pemalang dikabarkan banyak kegiatan prostitusi,” tulis salah satu netizen.

Komentar tersebut menjadi masukan sekaligus perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pemalang, agar melakukan pemetaan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang dilaporkan masyarakat.

Jangan Hanya Operasi Sesaat

Penegakan Perda seharusnya tidak berhenti pada operasi penertiban di satu kawasan. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa penindakan hanya dilakukan pada lokasi tertentu, sementara titik-titik lain yang dilaporkan masyarakat luput dari perhatian.

Jalur Lingkar Pantura Pemalang menjadi salah satu kawasan yang diminta masyarakat untuk mendapatkan perhatian lebih. Aduan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung oleh petugas guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

Baca Juga :  Pemilik Akun Syarif Sounds Hapus Postingan Kontroversial Sempat Protes, Kini Nyatakan Dukungan untuk Pendirian Pabrik

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, serta aparat terkait juga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Pemkab Diminta Responsif terhadap Aduan Masyarakat

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak hanya mengandalkan operasi insidental, tetapi juga membangun pola pengawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Aduan masyarakat mengenai dugaan aktivitas prostitusi di sepanjang jalur Pantura perlu menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi instansi terkait untuk melakukan pengecekan.

Ketegasan dalam menegakkan Perda harus dibarengi dengan pemerataan pengawasan. Jangan sampai penertiban hanya terlihat di satu titik, sedangkan laporan mengenai lokasi lain belum mendapatkan tindak lanjut.

Kini, masyarakat menantikan langkah nyata Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pemalang untuk menyisir titik-titik yang dilaporkan, termasuk warung-warung di sepanjang Jalan Lingkar Pantura.

Penegakan Perda bukan sekadar soal melakukan razia, melainkan memastikan aturan berlaku secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

IMG-20260904-WA0396