Aliansi Gondang Bersatu Layangkan Protes Keras Atas Indikasi Pelanggaran Pilkades Pemalang

Setiawan
2 min
1794590395871 1
A-AA+A++

PEMALANG , NUSANTARATODAY.ID — Suhu politik lokal di Kabupaten Pemalang memanas pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Aliansi masyarakat yang tergabung dalam “Gondang Bersatu” melayangkan protes keras menyusul dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, and masif (TSM) serta pembatasan hak pilih warga di Desa Gondang, Kecamatan Taman.

​Kemarahan warga dipicu oleh temuan indikasi pelanggaran prosedur di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, TPS 2, and TPS 3. Berdasarkan dokumen resmi bertanggal 12 November 2026, aliansi menuntut agar segera dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) demi menjamin tegaknya prinsip demokrasi dan keadilan.

​Komandan Jenderal Gondang Bersatu, Ronggo Warsito, dengan tegas menyuarakan perlawanan terhadap pembatasan hak konstitusional warga.

Baca Juga :  Peduli Kaum Dhuafa dan Anak Yatim, Paguyuban Amal Bakti Cibelok Bagikan Daging Kurban

​”Hak warga enggak boleh dibatasi. Jangan bicara tentang aturan ketika kalian pun tak tahu kebijakan,” ujar Ronggo dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

​Senada dengan hal tersebut, perwakilan Gondang Bersatu, Hamu Fauzi, menyatakan bahwa aksi ini didasari oleh kajian mendalam dari temuan di lapangan.

Pihaknya menduga ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia secara terstruktur, sistematis, dan masif.

​”Iya, itu hasil kajian teman-teman, ada kecurigaan dan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia secara terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk detailnya nanti akan coba kami ungkap pada saat audiensi,” ungkap Hamu.

Baca Juga :  Terjaring Operasi Pekat, 17 Wanita di Pemalang Dikirim ke Panti Rehabilitasi Surakarta

​Sebagai bentuk kekecewaan mendalam, aliansi berencana mengerahkan sekitar 500 massa untuk menggelar aksi damai sekaligus audiensi terbuka di Kantor Balai Desa Gondang pada Senin, 16 November 2026 mendatang.

​Surat pemberitahuan resmi terkait aksi ini juga telah dilayangkan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pemalang, Panitia Pilkades Desa Gondang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia Pilkades tingkat desa maupun instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang masih dalam upaya konfirmasi guna memberikan tanggapan resmi atas tuntutan dan tudingan pelanggaran prosedur tersebut.

 

IMG-20260904-WA0396