Namlea, Nusantaratoday.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/09/2026).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan perubahan kebijakan umum APBD tersebut. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan rencana kebijakan anggaran yang diajukan oleh Penjabat Bupati Buru, Ikram Umasugi, dalam membiayai program dan kegiatan prioritas pada APBD Perubahan 2026.
Pada prinsipnya, DPRD dapat memahami rasio dan perhitungan yang disusun TAPD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, menyampaikan bahwa Banggar DPRD telah menyepakati asumsi penetapan perubahan KUA-PPAS TA 2026.
”Sebagai respons pemerintah daerah terhadap perkembangan ekonomi dan instruksi kebijakan nasional, perubahan KUA-PPAS ini menjadi daya dukung dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta memuat rancangan belanja prioritas untuk mencapai visi dan misi,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, seluruh asumsi yang menjadi dasar perubahan KUA-PPAS 2026 diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan beban daerah, sehingga Banggar bersama TAPD dapat menemukan solusi terbaik secara bersamanya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan tersebut sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buru, di antaranya Yohanes Nurlatu, Andriono Latbual, S.H., M. Syukur Awan, Muid Wael, Endang Setyaningsih, S.I.P., Barokah, S.T., Drs. Hamid Banda, M.M.Pd., Hartini Wamnebo, Mochtar Ternate, Moh. Rustam Tukuboya, dr. Isra Duwila, M. Rum Soplestuny, A. Madani Hentihu, Mihel Batuwael, Net Leslessy, dan Ibrahim Latun, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Buru.
