SAMPANG, NUSANTARATODAY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat. Menu makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamberu Daya 5, Kecamatan Sokobanah, untuk balita, ibu hamil, dan menyusui dinilai jauh dari standar layak dan terkesan sekadar syarat penuhan kewajiban.
Kekecewaan publik meledak usai akun TikTok Aziz Lacak mengunggah kondisi menu tersebut pada Kamis (10/9/2026).
Unggahan itu seketika viral dan menuai kecaman warganet yang menyoroti minimnya porsi, buruknya komposisi gizi, hingga pengemasan yang terkesan asal-asalan.
Menu jatah tiga hari tersebut diketahui hanya berisi nasi, tempe, separuh telur, irisan tipis semangka, sedikit acar, dan susu. Tak hanya itu, wadah makanan secara mendadak diganti dari ompreng standar menjadi kantong plastik murah saat dibagikan.
”Kami sangat kecewa. Menu ini sangat tidak layak, apalagi untuk jatah tiga hari. Awalnya pakai ompreng, tapi mendadak dipindahkan ke tempat plastik,” ujar seorang warga lokal yang identitasnya tidak mau dipublikasikan.
Publik menilai, makanan yang disajikan sama sekali tidak mencerminkan esensi program peningkat gizi bagi kelompok rentan. Masyarakat mendesak agar Program MBG tidak sekadar dijadikan proyek bagi-bagi makanan formalitas, melainkan wajib menjamin kualitas, kuantitas, keamanan pangan, dan kecukupan gizi sesuai standar nasional.
”Jangan cuma sekadar membagikan makanan agar terlihat kerja, tapi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil justru diabaikan,” cetus warga.
Menanggapi gejolak ini, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, berkilah bahwa pihaknya masih menelusuri kebenaran temuan tersebut.
”Masih dicek oleh Pokja Menu. Tunggu saja, Pak,” kata Sudarmanto singkat, Kamis (10/9/2026).
Guna meredam kepanikan publik, ia mengklaim telah melempar kasus ini ke tingkat pusat dan berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah.
”Sudah kita catat dan laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Silakan hubungi Kepala Puskesmas di kecamatan juga, karena mereka bagian dari Satgas,” dikatakannya.
Meskipun Satgas berdalih masih melakukan verifikasi, desakan publik kini menuntut transparansi total. Masyarakat meminta evaluasi tegas agar program bernilai vital ini tidak ditumbalkan oleh kelalaian oknum penyedia layanan.
