Lampung Utara,Nusantaratoday.id – Dugaan adanya pembayaran honor sopir Bupati serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara kini memasuki babak baru.
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memastikan tidak akan tinggal diam dan segera melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah menjadi perhatian publik.
Pelaksana Tugas (PLT) Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir, menegaskan pihaknya telah memerintahkan Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) bersama tim untuk melakukan pemeriksaan awal atas dugaan tersebut.
“Terima kasih atas informasi ini. Kami akan pelajari. Saya sudah arahkan Irbansus bersama tim untuk menindaklanjutinya,” tegas Martahan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Martahan, Inspektorat akan bekerja secara profesional dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau pelanggaran aturan, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut.
Ia menyatakan, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Bupati Lampung Utara. Bahkan, apabila ditemukan bukti yang kuat mengarah pada dugaan tindak pidana, Inspektorat akan merekomendasikan penanganannya kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa aparat pengawas internal pemerintah mulai merespons serius keresahan masyarakat terkait dugaan penggunaan anggaran di lingkungan Bagian Umum Setdakab Lampung Utara.
Sebelumnya, dugaan pembayaran honor sopir yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya serta SPJ kegiatan yang diduga tidak mencerminkan fakta di lapangan menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah cepat Irbansus. Publik menunggu apakah hasil pemeriksaan nantinya hanya menemukan kekeliruan administrasi, atau justru mengungkap adanya pelanggaran yang berpotensi berimplikasi hukum.
Transparansi hasil pemeriksaan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait rincian dugaan yang beredar.
