PEMALANG , NUSANTARATODAY.ID— Pendangkalan Muara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, menghambat aktivitas nelayan dan meningkatkan biaya operasional. Menyikapi kondisi tersebut, Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk menormalisasi muara.
Ketua Serikat Pelaut LPS, Yasir Sultoni, menyampaikan desakan tersebut saat ditemui di Rumah Perlawanan Serikat LPS, Senin (12/10/2026). Ia menilai pendangkalan yang berlangsung selama berbulan-bulan telah mengancam keberlangsungan penghidupan nelayan.
“Pendangkalan muara ini sudah sangat menghambat aktivitas nelayan selama berbulan-bulan. Kapal-kapal kesulitan keluar-masuk, bahkan berisiko mengalami kerusakan saat melintasi muara. Akibatnya, sebagian nelayan memilih tidak melaut. Pemerintah harus segera bertindak sebelum kondisi ini semakin membebani kehidupan nelayan,” tegas Yasir.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah kapal terlihat kesulitan melintasi muara. Mesin kapal terdengar menggerung keras saat nelayan berusaha melewati jalur dangkal. Sebagian nelayan bahkan menggunakan bambu panjang untuk membantu mendorong kapal. Sejumlah kapal dilaporkan mengalami kerusakan, sementara aktivitas bongkar muat hasil tangkapan berlangsung terbatas.
Salah seorang nelayan setempat, dengan inisial B, mengatakan pendangkalan muara berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan penghasilan nelayan.
“Kalau muara dangkal, laut pun sulit diakses,” ujarnya.
Menurut B, nelayan kini harus menggunakan perahu kecil untuk mengangkut hasil tangkapan dari kapal yang bersandar jauh dari daratan. Mereka juga mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga kapal agar tetap aman. Kondisi tersebut menambah beban operasional, sementara sebagian nelayan terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal melaut.
Yasir menegaskan, persoalan tersebut membutuhkan solusi menyeluruh, bukan sekadar penanganan sementara. Ia mendesak pemerintah segera melakukan pengerukan sedimentasi dan menyiapkan langkah penanganan berkelanjutan sesuai kondisi teknis di lapangan.
“Kami mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera bertindak. Nelayan tidak bisa terus menghadapi kondisi seperti ini. Mereka membutuhkan muara yang aman dan dapat dilalui kapal secara normal agar bisa kembali melaut tanpa dibayangi risiko kerusakan dan biaya operasional yang semakin berat,” tegasnya.
LPS juga meminta kejelasan mengenai rencana penanganan, instansi yang bertanggung jawab, serta kepastian tindak lanjut atas persoalan tersebut.
Sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di Kabupaten Pemalang, TPI Tanjungsari memiliki peran penting bagi penghidupan masyarakat pesisir. Karena itu, LPS menilai normalisasi muara perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar aktivitas nelayan dapat kembali berjalan dengan baik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi pemerintah mengenai rencana dan jadwal penanganan pendangkalan muara yang dapat dikonfirmasi dalam pemberitaan ini.
