PALEMBANG, NUSANTARATODAY.ID — Ribuan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang memadati halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin (5/10/2026). Aksi damai ini digelar sebagai wujud keprihatinan mendalam atas krisis kabut asap yang kian parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Sumsel.
Massa menyuarakan kritik tajam sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk mengambil langkah penanganan yang lebih cepat, terukur, dan menyeluruh.
Koordinator Aksi UIN Raden Fatah, M. Naufal Fawaz, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari rasa tanggung jawab moral serta kegelisahan atas memburuknya kualitas udara di Sumsel. Ia menyoroti sejumlah respon pemerintah yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya terkait kebijakan peminjaman helikopter water bombing ke provinsi lain.
”Banyak tanggapan-tanggapan yang tidak masuk di akal kami. Karena salah satunya meminjamkan water bombing helicopter ke provinsi lain. Sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri sedang memerlukan water bombing helicopter tersebut, karena Sumatera Selatan sangat terdampak sekali kabut asapnya, sehingga kebakaran hutan dan lahan memiliki banyak hotspot yang harus dipadamkan,” ujar Naufal.
Selain masalah penanganan darurat, massa aksi membeberkan indikasi kesengajaan pembakaran lahan untuk kepentingan industri, perkebunan, maupun perumahan, di mana isu cuaca ekstrem kerap dijadikan alasan pengalihan isu.
”El Nino itu dijadikan kambing hitam untuk mengalaskan terjadinya kebakaran lahan. Padahal lahan tersebut sengaja dibakar untuk membuka, entah itu perumahan, entah itu menanam sawit, dan sebagainya,” tegasnya.
Di samping itu, para mahasiswa turut menyoroti lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menembus angka sekitar 40.555 kasus sepanjang September 2026, dengan Kota Palembang sebagai salah satu titik sebaran tertinggi.
Di balik angka-angka statistik ini, ada rakyat yang kesulitan bernapas, anak-anak yang terganggu hak belajarnya, serta warga yang harus mempertaruhkan kesehatan demi menyambung hidup. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Kekuasaan hadir untuk berpihak pada rakyat.
Dalam tuntutannya, mahasiswa melayangkan ultimatum 5×24 jam kepada Pemprov Sumsel untuk menunjukkan komitmen dan aksi nyata.
”Apabila 5×24 jam tidak ada tanggapan ataupun keseriusan dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, jangan salahkan kami apabila kami mengambil tindakan tegas untuk turun ke jalan dengan massa aksi yang lebih besar,” pungkas Naufal.
Aksi tersebut direspon langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Mendatangi massa aksi, Gubernur menyepakati tenggat waktu 5×24 jam yang diajukan untuk merealisasikan langkah-langkah pemadaman dan pencegahan karhutla secara substantif.
Mahasiswa berjanji akan mengawal ketat janji tersebut demi memastikan penanganan karhutla tidak bersifat musiman, melainkan berkelanjutan. Seluruh rangkaian aksi berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali di bawah pengawalan aparat keamanan.
