Bandar Lampung, Nusantaratoday.id – Polemik dugaan penggerebekan yang menyeret dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung belum benar-benar tuntas. Kini, sorotan mengarah ke Badan Kehormatan (BK) DPRD yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan isu tersebut tidak terbukti.
Sekretaris DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Lampung, Hanif Zikri, mempertanyakan dasar Ketua BK DPRD Bandar Lampung Yuhadi menyampaikan kesimpulan tersebut ke publik.
“Ngapain Ketua BK DPRD Bandar Lampung buru-buru menyimpulkan masalah tersebut jika laporan hasil pemeriksaan belum lengkap?” kata Hanif, Sabtu (22/8/2026).
Hanif menegaskan persoalan ini bukan soal membela salah satu pihak. Menurutnya, yang harus dipastikan adalah apakah proses klarifikasi BK sudah dilakukan secara menyeluruh dan berimbang.
Hanif mempertanyakan apakah BK sudah meminta keterangan seluruh pihak yang namanya muncul dalam isu tersebut.
Salah satunya anggota DPRD Bandar Lampung berinisial EH dari PAN. Nama EH ikut dikaitkan dengan isu dugaan perselingkuhan dan penggerebekan di sebuah hotel pada Selasa (18/8).
Menurut Hanif, jika keterangan EH belum diperoleh secara utuh, seharusnya BK tidak terburu-buru menyampaikan kesimpulan.
“Kalau memang ingin membuka persoalan secara terang, mengapa tidak menunggu keterangan EH? Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa pemeriksaan baru berjalan, tetapi kesimpulan sudah keluar,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua BK DPRD Bandar Lampung Yuhadi menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi, anggota DPRD Sri Ningsih (SN) tidak berada di lokasi yang disebut dalam isu penggerebekan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah isu dugaan perselingkuhan yang menyeret SN dan EH beredar.
Hanif menilai pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Sri Ningsih berada di hotel atau tidak.
Jika isu yang beredar menyebut lokasi, tanggal dan waktu tertentu, menurut dia, informasi tersebut seharusnya dapat diuji dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang relevan.
“Kalau disebut kejadiannya di hotel pada tanggal dan jam tertentu, mestinya titik itu yang diperiksa. Bukan hanya menerima keterangan dari satu pihak,” katanya.
Dia menyebut BK dapat melakukan klarifikasi kepada pihak hotel maupun saksi lain yang relevan, sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan tetap menghormati privasi serta kewenangan masing-masing pihak.
Hanif juga mempertanyakan satu hal yang dianggap penting: apakah BK sudah meminta keterangan dari istri EH, yang dalam narasi isu disebut sebagai pihak yang melakukan penggerebekan.
Menurutnya, keterangan dari pihak tersebut penting untuk menguji apakah peristiwa yang ramai dibicarakan itu benar-benar terjadi atau justru tidak pernah ada.
“Sudahkah Ketua BK bertemu dengan pihak istri EH untuk meluruskan isu miring yang berkembang di DPRD tersebut?” ujar Hanif.
Bagi Hanif, pemeriksaan dari seluruh pihak justru diperlukan agar tidak ada kesan bahwa BK hanya mengandalkan satu versi cerita.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah isu dugaan perselingkuhan dan penggerebekan di sebuah hotel dikaitkan dengan SN dan EH.
Sri Ningsih melalui kuasa hukumnya membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebut isu itu sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.
Pihak SN juga menyampaikan alibi bahwa pada waktu yang disebut dalam isu, dirinya berada di rumah untuk menjalani pemulihan medis secara home care setelah menjalani perawatan pada 16-17 Agustus 2026.
SN kemudian melaporkan dua akun TikTok ke Polda Lampung. Kedua akun tersebut dianggap menyebarkan informasi yang merugikan dirinya.
Di tengah proses tersebut, BK DPRD Bandar Lampung ikut memberikan klarifikasi dan menyatakan SN tidak berada di lokasi yang disebut dalam isu penggerebekan.
Sementara itu, proses klarifikasi juga bergerak di internal partai.
DPD PAN Kota Bandar Lampung disebut telah melayangkan pemanggilan kepada EH untuk meminta penjelasan secara
