Raup Rp6–7 Juta per Korban, Polda Sumsel Bongkar Sindikat Penyalur PMI Ilegal ke Arab Saudi

Berry Pratama
3 min
IMG 20261120 142040 scaled
A-AA+A++

​PALEMBANG, NUSANTARATODAY.ID — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan kembali membongkar praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke luar negeri. Dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel, Jumat (20/11/2026), polisi menetapkan tersangka berinisial EA yang diduga berperan sebagai perekrut calon pekerja migran ilegal.

​Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel, Kombes Pol. Andes Purwanti, S.E., M.M., menyatakan pengungkapan yang ditangani Subdit III Unit III ini menambah daftar perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Sumsel setelah rilis lima kasus sebelumnya (tiga ditangani Polda dan dua oleh jajaran Polres).

​”Pengungkapan ini berawal dari koordinasi dengan BP3MI terkait adanya pekerja migran asal Sumatera Selatan di Arab Saudi berinisial IS yang meminta dipulangkan karena mengalami gangguan kesehatan,” ujar Kombes Pol. Andes Purwanti dalam konferensi persnya.

​Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjut Andes, penyidik melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan tersangka EA di kawasan Rumah Makan Siang Malam, Kota Prabumulih.

​Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula sekitar Juli 2026 ketika korban IS bersama rekannya melihat status WhatsApp milik seseorang berinisial M yang berada di Arab Saudi. Dalam unggahan itu, M menyebut dirinya memperoleh majikan yang baik.

​”Korban kemudian menghubungi M untuk menanyakan peluang kerja di Arab Saudi, lalu diarahkan kepada seseorang berinisial AE yang disebut bisa membantu proses pemberangkatan,” jelas Andes.

Baca Juga :  Polda Sumsel dan Jajaran Ungkap 54 Kasus Curanmor: 65 Tersangka Diamankan, 16 Motor Dikembalikan

​Pada 22 Agustus 2026, korban dan rekannya berangkat dari Prabumulih menuju Tangerang menggunakan bus, lalu tiba dua hari kemudian. Di Tangerang, keduanya dijemput pria berinisial RZ untuk menjalani pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan (medical check-up), serta memperoleh arahan administrasi dari seseorang berinisial US.

​Selanjutnya, korban dibawa ke sebuah apartemen di Jakarta yang dijadikan lokasi penampungan sementara bersama sejumlah calon PMI lain. Polisi juga mendalami adanya aliran dana transfer yang berkaitan dengan proses pemberangkatan tersebut. Dari Jakarta, rombongan menempuh perjalanan darat ke Surabaya, menginap di hotel, lalu terbang ke Arab Saudi melalui Singapura.

​”Di negara tujuan, korban memang sempat bekerja dan menerima gaji, tetapi kondisi kesehatannya kembali bermasalah sehingga membutuhkan penanganan dan meminta dipulangkan,” kata Andes.

​Dalam keterangannya, Kombes Pol. Andes Purwanti mengungkapkan bahwa tersangka EA diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp6 juta hingga Rp7 juta dari setiap calon pekerja migran yang direkrut.

​”Berdasarkan pengakuan dalam pemeriksaan, aktivitas perekrutan ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2016 dengan jumlah sekitar 16 orang ke sejumlah negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” papar Andes.

​Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut masih didalami penyidik guna memastikan jumlah korban sebenarnya serta menelusuri keterlibatan pihak lain dalam jaringan perekrutan, pengurusan dokumen, hingga penampungan.

Baca Juga :  Kapolda Sumsel Awali Pembangunan Monumen Juang, Perkuat Jati Diri dan Sejarah Kepolisian

​Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit ponsel merek Oppo, satu unit ponsel merek Samsung, satu buah paspor, satu lembar data transaksi rekening Tahapan BCA, dan satu lembar data transaksi Bank BCA, selain memeriksa saksi dan ahli.

​Atas perbuatannya, tersangka EA dijerat Pasal 455 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkait perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal oleh perseorangan.

​”Penyidikan terus kami kembangkan untuk menelusuri peran pihak-pihak lain yang terlibat dalam rangkaian perekrutan hingga pemberangkatan,” tegas Kombes Pol. Andes Purwanti.

​Selain penindakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga mengintensifkan sosialisasi dan edukasi pencegahan TPPO. Sejak 15 Oktober hingga Kamis (19/11/2026), kepolisian telah menggelar sekitar 100 kegiatan sosialisasi secara langsung, melalui radio, dan media sosial, termasuk di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Terminal Karya Jaya, Terminal Alang-Alang Lebar, serta sekolah-sekolah di Palembang.

​”Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri berimbal gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, dokumen resmi, dan jalur pemberangkatan. Pastikan legalitasnya dan segera laporkan bila menemukan indikasi perekrutan ilegal,” pungkas Kombes Pol. Andes Purwanti.

IMG-20260904-WA0396